UNDANG UNDANG ASURANSI NO.2 TAHUN 1992

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANG

USAHA PERASURANSIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana    pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi,    untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau    kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga    yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,    atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang    dipertanggungkan.

2. Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab    hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang    nilainya.

3. Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib    berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar    bagi kesejahteraan masyarakat. 4. Perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa,    perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen    asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuaria.

5. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam    penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum    kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

6. Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan    risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

7. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang    terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan    Asuransi Jiwa.

8. Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam    penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk    kepentingan tertanggung.

9. Perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam    penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak    untuk kepentingan perusahaan asuransi.

10. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa     dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

11. Perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian     terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan;

12. Perusahaan konsultan aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi aktuaria     kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan     suatu program asuransi dan atau program pensiun.

13. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih,     atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat     mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan dari orang yang lain atau badan hukum yang     lain, atau sebaliknya, dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau     kebersamaan pengelolaan perusahaan.

14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II BIDANG USAHA PERASURANSIAN

Pasal 2

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

a.

Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria

BAB III JENIS USAHA PERASURANSIAN

Pasal 3

Jenis usaha perasuransian meliputi:

a. Usaha asuransi terdiri dari :

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas    kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang    timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan    dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang    dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi    dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan    tertanggung;

2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan    reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk    kepentingan perusahaan asuransi;

3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada    obyek asuransi yang dipertanggungkan;

b.

4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria;

5. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa    asuransi untuk dan atas nama tertanggung.

BAB IV RUANG LINGKUP USAHA PERASURANSIAN

Pasal 4

a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi    kerugian, termasuk reasuransi;

b. Perusahan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa,    dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan    pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang    berlaku;

c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

Pasal 5

a. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak    mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi;

b. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak    mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak    asuransi;

c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian    kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian;

d. Perusahaan Konsultan Aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang    aktuaria;

e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu    perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri.

BAB V PENUTUPAN OBYEK ASURANSI

Pasal 6

(1). Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih      penanggung, kecuali bagi Program Asuransi Sosial;

(2). Penutupan obyek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan      memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di dalam      negeri;

(3). Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) diatur dengan      Peraturan Pemerintah.

BAB VI

BENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN

Pasal 7

(1). Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

a. b. c. d.

Perusahaan Perseroan (PERSERO); Koperasi; Perseroan Terbatas; Usaha Bersama.

(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan      aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan;

(3). Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih      lanjut dengan Undang- Undang.

BAB VII KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 8

(1). Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

a. Warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki    warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;

b. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,    dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

(2). Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b      harus merupakan:

a. Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan    usaha dari perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilikinya;

b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, yang para pendidi atau    pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan    Reasuransi.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaiman      dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PERIZINAN USAHA

Pasal 9

(1). Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri,      kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.

(2). Untuk mendaptkan izin usaha sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi      persyaratan mengenai:

a. Anggaran dasar; b. Susunan Organisasi;

c. d. e. f. g.

Permodalan; Kepemilikan; Keahlian di bidang perasuransian; Kelayakan rencana kerja; Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

(3). Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)      huruf b, maka untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib      dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta ketentuan mengenai batas      kepemilikan dan kengurusan pihak asing.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat      (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri

Pasal 11

(1). Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan    Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Batas Tingkat Solvabilitas; Retensi Sendiri; Reasuransi; Investasi; Cadangan Teknis; dan Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;

b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:

1. 2. 3. 4. 5.

Syarat-syarat polis asuransi Tingkat premi; Penyelesaian klaim; Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha;

(2). Setiap Setiap perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan      sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-      prinsip asuransi yang sehat.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha      sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 13

(1). Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu      perusahaan asuransi yang merupakan Afiliasi dari perusahaan Pialang Asuransi yang      bersangkutan, kecuali apabila calon tertanggung telah terlebih dahulu diberitahu secara      tertulis dan menyetujui mengenai adanya Afiliasi tersebut.

(2). Perusahaan Penilai Kerugian dilarang melakukan penilaian kerugian atas obyek asuransi      yang diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi Kerugian yang merupakan Afiliasi dari      perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang bersangkutan.

(3). Perusahaan Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa      atau dana pensiun yang merupakan yang merupakan Afiliasi dari perusahaan Konsultan      Aktuaria yang bersangkutan.

Pasal 14

(1). Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara

(2). Terhadap perusahaan yang menyelenggaakan Program Asuransi Sosial sebagaimana      dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam      Undang-undang ini.

Pasal 15

(1). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan berkala atau      setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.

(2). Setiap perusahaan perauransian wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-      laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan      sebagaiman dimaksud dalam ayat (1).

(3). Persyaratan dan tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh      Menteri

Pasal 16

(1). Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi,      Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan      neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri.

(2). Setiap Perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasional kepada Menteri.

(3). Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi,      Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mengumumkan      neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang      memiliki peredaran yang luas.

(4). Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), setiap      Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri.

(5). Bentuk, susunan, dan jadwal penyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),      ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

(1). Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan      pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan,      pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

(2). Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterapkan dengan tahapan pelaksanaan      sebagai berikut:

a. Pemberian peringatan; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Pencabutan izin usaha.

(3). Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang      bersangkutan untuk menyusun rencana kerja dalam rangka mengatasi penyebab dari      pembatasan kegiatan usahanya.

(4). Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta jangka waktu      bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur      dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 18

(1). Dalam Hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat      (3) telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa      perusahaan yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang      menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.

(2). Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar harian di Indonesia yang      memiliki peredaran yang luas

Pasal 19

Dalam hal perusahaan telah berhasil melakukan tindakan dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu sebagaiman dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usahanya kembali

BAB X KEPAILITAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

(1). Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal      terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri,      berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang      bersangkutan dinyatakan pailit.

(2). Hak pemegang polis atas pembagaian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau      Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1). Barang siapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa      izin usaha sebagaiman dimaksud dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(2). Barang siapa menggelapkan premi asuransi dincam dengan pidana penjara paling lama 15      (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta      rupiah).

(3). Barang siapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau menggunakan      tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau      Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun      dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(4). Barang siapa menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali      kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) yang diketahuinya atau patut      diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian      atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara      paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta      rupiah).

(5). Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokuman      Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi,      diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp      500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratip, ganti rugi, atau denda, yang ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah kejahatan.

Pasal 24

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1). Perusahaan perasuransian yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri pada saat      ditetapkannya Undang-undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan      Undang-undang ini.

(2). Perusahaan peransuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan menyesuaikan      diri dengan ketentuaan dalam Undang-undang ini.

(3). Ketentuan mengenai penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta jangka      waktunya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

Peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat Undang- undang ini mulai berlaku, aepangjnag tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Denagan berlakunya Undang-undangn ini maka Ordonnantie op het Levensverzekering bedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal 11 Pebruari 1992